INDOZONE.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama sejumlah organisasi konservasi membentuk Komite Nasional Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional MPA-OECM.
Langkah ini diambil untuk melindungi laut Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan saat acara “Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045” yang digelar di Hotel Santika, Bogor.
Acara ini jadi bagian pembuka menuju Simposium MPA-OECM Indonesia 2025 yang akan berlangsung pada 15–16 Mei di IPB International Convention Center.
Target Konservasi Laut: 30% di Tahun 2045
Pemerintah ingin memastikan 30% wilayah laut Indonesia terlindungi secara efektif. Itu berarti sekitar 97,5 juta hektar laut akan masuk dalam skema konservasi pada 2045.
Target ini dikenal dengan sebutan 30x45.
Untuk mencapai ambisi ini, KKP menggandeng LSM, kampus, dan pakar laut dalam menyusun Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045.
Tujuannya mrnjaga keanekaragaman hayati, dorong perikanan berkelanjutan, dan siapkan wilayah laut menghadapi perubahan iklim.
Kolaborasi Jadi Kunci
Komite nasional yang dibentuk berfungsi sebagai wadah koordinasi. Tujuannya agar pengelolaan kawasan konservasi, baik yang sudah resmi maupun yang berbasis komunitas (OECM), bisa lebih terarah dan menyatu.
Firdaus Agung, selaku Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP menyebut, komite ini akan menyusun rencana kerja nasional dan peta arah konservasi laut hingga 2045.
“Dengan terbentuknya komite ini, diharapkan akan tercipta tata kelola konservasi laut yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama,” katanya.
Data dan Komunitas Jadi Pondasi
Rili Djohani dari Coral Triangle Center (CTC) melihat forum ini sebagai jembatan koordinasi antaraktor konservasi.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif dan berbasis data bisa jadi kunci menjaga laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Simposium nasional yang akan digelar juga akan menjadi ruang berbagi praktik terbaik.
Imam Musthofa Zainuddin dari WWF Indonesia menyampaikan bahwa diskusi ini akan membedah data, berbagi pembelajaran, dan mencari solusi strategis.
“Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian karbon biru dan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” jelasnya.
Mengenal OECM: Konservasi di Luar Kawasan Resmi
Hari Kushardanto dari RARE Indonesia menekankan pentingnya mengenalkan pendekatan OECM kepada publik.
Selama ini, kawasan konservasi hanya dikenal lewat status formal seperti taman laut atau cagar alam.
Padahal, banyak wilayah adat atau komunitas lokal yang sudah lama menjaga lautnya dengan kearifan sendiri.
“OECM juga memiliki peran penting, dengan potensi kontribusi tinggi sekitar 10 juta hektar,” katanya.
Melalui panduan nasional yang sedang disiapkan, wilayah seperti ini bisa diakui secara resmi tanpa harus menjadi kawasan konservasi formal.
Masyarakat Lokal, Pengelola Utama
Dina D. Kossah dari Pesisir Lestari (Pelestari) menegaskan, masyarakat lokal harus jadi bagian utama dari upaya perlindungan laut.
Menurutnya, keberhasilan konservasi tidak akan bertahan lama jika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal.
“Keberhasilan jangka panjang perlindungan kawasan konservasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, termasuk lembaga adat, kelompok perempuan, dan komunitas pengelola lokal,” ucapnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan