Ilustrasi deforestasi hutan (Sumber: Freepik/wirestock)
INDOZONE.ID - Deforestasi masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling serius di dunia.
Hilangnya kawasan hutan berakibat langsung pada perubahan iklim, punahnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya risiko bencana alam.
Oleh karena itu, sejumlah negara mulai mengambil langkah tegas melalui kebijakan pelarangan, pembatasan, hingga pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pembukaan hutan.
Norwegia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam melawan deforestasi, meskipun bukan negara dengan laju pembukaan hutan yang tinggi di dalam negeri.
Baca juga: 35 Kata-kata Kerja Keras untuk Masa Depan yang Semangat dan Menginspirasi
Pemerintah Norwegia justru mengambil peran penting di tingkat global melalui pendanaan dan kerja sama internasional.
Melalui Norway’s International Climate and Forest Initiative, Norwegia secara aktif mendukung negara-negara pemilik hutan tropis untuk menekan laju deforestasi.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut ialah berkontribusi Norwegia terhadap Amazon Fund di Brasil, yang diberikan berdasarkan capaian penurunan deforestasi.
Program ini bahkan diperpanjang hingga tahun 2035 sebagai salah satu bagian dari upaya jangka panjang melindungi hutan dunia.
Brasil menjadi sorotan utama dalam isu deforestasi karena memiliki Hutan Amazon, yang dijuluki sebagai paru-paru dunia.
Baca juga: Kronologi Kontroversi Bonnie Blue Diduga Lecehkan Bendera Indonesia hingga Dilaporkan KBRI London
Setelah sempat mengalami peningkatan pembukaan hutan, pemerintah Brasil kembali mempertegas kebijakan perlindungan lingkungan.
Pengawasan hutan diperkuat melalui pemantauan satelit, penindakan terhadap pembalakan liar, serta pemulihan fungsi lembaga lingkungan.
Brasil juga menetapkan target ambisius untuk mencapai nol deforestasi pada tahun 2030, sejalan dengan komitmen iklim global.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Regjeringen.no, Consilium.europa.eu