Kamis, 27 FEBRUARI 2025 • 12:53 WIB

Perusahaan China Terapkan ‘Deadline’, Karyawan Wajib Nikah Sebelum September

Author

Tim Z

INDOZONE.ID - Sebuah perusahaan di China menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, perusahaan itu membuat kebijakan kontroversial yang mengharuskan karyawan lajang dan bercerai untuk segera menikah.

Bahkan, ada batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, bagi para karyawannya.

Bagaimana jika karyawan tidak melakukan kebijakan tersebut? Mereka akan mendapatkan sanksi, seperti diminta menulis surat kritik diri, dievaluasi, dan bahkan menghadapi kemungkinan pemecatan.

Shuntian Chemical Group di Provinsi Shandong, China Timur, dengan lebih dari 1.200 karyawan, adalah perusahaan yang mengumumkan kebijakan kontroversial tersebut.

Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan angka pernikahan di perusahaan tersebut pada Januari.

Perusahaan ini mewajibkan karyawannya yang masih lajang dan bercerai dengan usia antara 28 dan 58 tahun untuk “menikah dan berumah tangga” paling lambat akhir September tahun ini.

Bahkan, mereka yang tidak melakukannya pada akhir Maret, perlu menulis surat kritik diri.

Jika mereka tidak menikah hingga akhir Juni, perusahaan akan melakukan "evaluasi" terhadap mereka.

Jika mereka masih lajang hingga akhir September, mereka akan dipecat.

Perusahaan tersebut juga telah mendukung kebijakan yang menekankan nilai-nilai tradisional China, seperti kesetiaan dan bakti kepada orang tua.

"Tidak menanggapi seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan adalah tindakan tidak setia. Tidak mendengarkan orang tua bukanlah tindakan berbakti. Membiarkan diri melajang bukanlah tindakan yang baik. Tidak memenuhi harapan rekan kerja adalah tindakan yang tidak adil," menurut isi pengumuman, dilansir dari South China Morning Post, Kamis (27/2/2025).

Perlu diketahui, perusahaan ini didirikan pada 2001. Perusahaan ini adalah salah satu dari 50 perusahaan teratas di Kota Linyi, tempat perusahaan ini berada.

Biro sumber daya manusia dan jaminan sosial setempat mengatakan kepada The Beijing News, bahwa mereka memeriksa perusahaan tersebut pada 13 Februari 2015.