Irlandia Sahkan Jennie's Law: Izinkan Perempuan Cek Riwayat KDRT Calon Pasangan

Irlandia sahkan Jennie'e Law terinspirasi dari kasus Jennifer Poole. (RTE)

INDOZONE.ID - Pemerintah Irlandia resmi mengesahkan undang-undang Jennie's Law atau Domestic Violence (Judgements) Register Bill oleh parlemen Irlandia pada Rabu (23/7/2026), setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan keluarga Jennifer Poole.

Undang-undang ini memungkinkan pembentukan daftar publik pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui apakah calon pasangan mereka memiliki riwayat kekerasan.

Undang-undang ini terinspirasi dari kasus Jennifer Poole, seorang ibu dua anak berusia 24 tahun yang tewas dibunuh oleh mantan suaminya pada April 2021. 

Sebelum kejadian tersebut, Jennifer tidak mengetahui bahwa pelaku memiliki riwayat perilaku abusif, termasuk pernah dihukum karena melakukan kekerasan terhadap mantan pasangannya.

Baca juga: 5 Red Flag Hubungan yang Bisa Berujung KDRT setelah Menikah, Apa Saja?

Pemerintah Irlandia izinkan publik mengakses riwayat KDRT calon pasangan (People)

Melalui aturan baru ini, pemerintah akan menyediakan daftar online yang memuat nama-nama pelaku yang telah divonis bersalah atas tindak kekerasan domestik berat. 

Daftar tersebut mencakup pelaku kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, pencekikan yang tidak menyebabkan kematian, pelecehan, pengendalian secara paksa (coercive control), hingga penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban.

Meski dapat diakses publik, penerapan daftar ini tetap memiliki sejumlah batasan. Hakim yang menangani perkara berwenang menentukan apakah identitas pelaku layak dipublikasikan berdasarkan kondisi setiap kasus. 

Selain itu, nama pelaku hanya akan dimasukkan ke dalam daftar apabila korban memberikan persetujuan.

Informasi yang ditampilkan nantinya meliputi nama pelaku, jenis pelanggaran yang dilakukan, serta hukuman yang dijatuhkan. Seluruh data akan dipublikasikan melalui situs resmi Layanan Pengadilan Irlandia.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pelaku dapat mengajukan permohonan agar namanya dihapus dari daftar, namun paling cepat tiga tahun setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

Saudara Jennifer, Jason Poole, menyebut kebijakan ini sebagai langkah besar dalam mengubah cara masyarakat memandang kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, keberadaan daftar tersebut dapat membantu seseorang mengetahui riwayat kekerasan calon pasangan mereka sebelum menjalin hubungan yang lebih serius.

Saat undang-undang ini resmi disahkan, anggota parlemen memberikan tepuk tangan meriah kepada keluarga Jennifer yang hadir menyaksikan proses tersebut.