1,1 Juta Keluarga Indonesia Berisiko Stunting, Butuh Penanganan Terintegrasi

Sesmen Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono. (Dewi Kania/Z Creators)

INDOZONE.ID - Stunting adalah ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi hambatan pertumbuhan fisik, tapi bisa mengalami risiko lain. 

Secara medis dan psikologi, anak yang lahir stunting bisa berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, rendahnya kemampuan belajar, hingga menurunnya produktivitas saat memasuki usia kerja. 

Dampak ini tentu bisa membuat kualitas hidup anak menurun hingga tumbuh dewasa.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono, mengatakan, stunting dapat menghambat kemampuan negara dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. 

Baca juga: Sering Dianggap Pelepas Penat, Kebiasan Minum Alkohol Ternyata Malah Bisa Memicu Depresi!

Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap persoalan stunting harus terus dijaga dan diperkuat. 

“Kalau kita tidak antisipasi proses demografi dan kita mendorong agar persoalan stunting ini bisa komperehensif,” ujarnya saat bertemu awak media di Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu 20 Mei 2026. 

Budi menyebut, dalam menyelesaikan stunting prosesnya tidak boleh terpisah-pisah. Semuanya harus terintegrasi dan penanganan stunting ke depan seharusnya memiliki presisi data, by name by address, serta tidak menembak ke sasaran yang tidak jelas.

“Saat ini tindakan sasaran menyelesaikan stunting itu masih sporadis, misal dalam konteks memberikan nutrisi, sanitasi, air bersih,” ucapnya. 

Baca juga: Bukan Olahraga! Tidur Ternyata Bisa Efektif Turunkan Risiko Depresi hingga 50 Persen

Ia mencontohkan, bila penyebab stunting karena persoalan akses air bersih, maka intervensi tersebut yang harus dituntaskan.

“Data ini penting supaya pemerintah daerah bisa menentukan tindakan yang tepat, bukan sekadar menjalankan program formalitas,” katanya.

Budi menjelaskan, berdasarkan data Pusdatin Kemendukbangga/BKKBN 2025, saat ini terdapat sekitar 8,1 juta keluarga berisiko stunting (KRS), terutama pada kelompok desil 1 dan 2. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta keluarga dinilai menjadi kelompok paling mendesak untuk segera ditangani karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup anak.

Baca juga: 25 Cerita di Balik Jas Putih, Penulis ingin Tunjukkan Dokter Juga Manusia

“Yang paling urgent itu sekitar 1,1 juta keluarga. Ini harus menjadi prioritas rescue cepat karena berkaitan dengan nyawa dan masa depan anak-anak,” ucapnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pekerjaan rumah dalam penanganan stunting di Indonesia. Meski berbagai langkah telah disusun dalam 5-6 tahun terakhir, ia menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi dan komprehensif lintas sektor.

“Idealnya angka stunting bisa ditekan di bawah 5 persen. Tapi sampai sekarang milestone-nya belum sepenuhnya terintegrasi. Masih ada kepala daerah yang menganggap program stunting hanya formalitas anggaran,” tegasnya.

Faktanya lagi, kata Budi, tidak semua anak stunting berasal dari keluarga miskin. Ada pula keluarga yang secara ekonomi mampu, namun memiliki perilaku berisiko seperti merokok atau konsumsi minuman keras yang berdampak pada kondisi kesehatan ibu dan anak.

Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional 2026, ILUNI FKUI Dorong Kesehatan Nasional yang Lebih Manusiawi

Ia menambahkan, intervensi terhadap keluarga berisiko stunting juga perlu diperkuat melalui perbaikan nutrisi, sanitasi, hingga akses air bersih sesuai dengan penyebab. 

Budi juga tengah menggalakkan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2025. 

Program ini menghadirkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. 

Di samping itu, ia juga mendorong usulan anggaran yang harus disiapkan negara yaitu sekitar Rp5 juta per keluarga.

Baca juga: Dinkes Mataram Tegaskan Tak Ada Instruksi Swab Massal Hantavirus

Dalam kesempatan sama, Kapusdatin Kemendukbangga Rezky Murwanto mengungkap bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan untuk stunting, dengan cara membuat dashboard untuk pemantauan. 

Dari hasil pemetaan ini terlihat deretan provinsi yang memiliki kondisi masalah stunting tertinggi, seperti Sulawesi Barat dan NTT. 

“Sulbar provinsi baru kondisi masalah di 20 tahun terakhir adalah pernikahan dini tinggi, stunting tinggi, angka kematian ibu tinggi. NTT juga angka stuntingnya tinggi dan harus masuk penyebaran MBG 3T,” tutupnya.