Pemerintah Kaji Penerapan Kembali Sekolah Daring atau Study From Home pada April 2026

Sekolah Daring atau Study From Home. (Eliani Kusnedi)

INDOZONE.ID - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, tengah mengkaji opsi pembelajaran daring atau study from home mulai April 2026.

Kebijakan ini jadi bagian dari upaya penghematan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang belum stabil, yang berpotensi berdampak pada pasokan dan harga energi.

Di waktu yang bersamaan, pemerintah juga akan mulai menerapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) pada 28 Maret 2026.

Baca juga: Terharu! Dua Bocah Rela Berjinjit Cuci Piring Agar Ibu Tak Kelelahan

Regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital, yang relevansinya semakin tinggi seiring meningkatnya aktivitas online.

Penerapan pembelajaran daring secara selektif dinilai bisa menekan mobilitas harian, yang secara langsung berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa kenyamanan siswa dan guru tetap jadi prioritas dalam proses belajar mengajar.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku efektif bulan depan. Masyarakat pun diharapkan bisa beradaptasi dengan pola baru tersebut demi mendukung ketahanan energi nasional.

Jika dilihat lebih dalam, dua kebijakan ini sebenarnya saling berkaitan. Study from home diarahkan untuk efisiensi energi, sementara PP TUNAS fokus pada keamanan anak di dunia digital.

Namun, keberhasilan keduanya sangat bergantung pada kesiapan di lapangan, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan masyarakat.

Baca juga: Kisah Haru di Hari Raya, Jurnalis Ini Tak Sangka Didatangi Sang Ibu

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, Hilmi Adrianto, juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam implementasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu restriktif tanpa manajemen risiko bisa menimbulkan ketidakpastian.

“Masa transisi yang realistis, sekurang-kurangnya 12 bulan, diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak serta terjaganya stabilitas ekosistem digital,” ujar Hilmi.

Pengalaman saat pandemi COVID-19 juga jadi pelajaran penting. Pembelajaran daring bukan hanya soal teknis, tapi juga soal akses perangkat, kualitas internet, hingga peran orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah.