INDOZONE.ID - Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penerapan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS), dikenal sebagai Zero Delta Q, sebagai solusi untuk mengendalikan banjir dalam proses politik tematik World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali, 18-25 Mei 2024.
Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia, pengelolaan dan mitigasi bencana, khususnya banjir di Indonesia, membutuhkan penyesuaian perilaku manusia terhadap lingkungan.
"Kebijakan Zero Delta Q menjadi isu penting dalam World Water Forum 2024 yang harus kita terapkan. Kita masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam mempertahankan surface run-off di DAS akibat perubahan tata guna lahan. Kebijakan ini perlu diterapkan dalam setiap kegiatan pemanfaatan lahan di setiap DAS untuk mempertahankan fungsi dan umur infrastruktur yang sudah ada sebelumnya," ujar Bob dalam pernyataan resminya yang dikutip Indozone.
Baca Juga: Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Tujuan UNICEF
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017, Zero Delta Q mensyaratkan bahwa tiap bangunan tidak boleh meningkatkan debit air ke sistem drainase atau sungai. Kebijakan ini menjadi persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di DAS.
"Implementasi Zero Delta Q tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama karena penerapannya dominan di tingkat daerah. Dukungan untuk pemanfaatan lahan di DAS untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk pertanian, juga sangat penting," tambahnya.
Bob juga menekankan perlunya strategi struktural dalam mengatasi banjir, termasuk pembangunan tampungan air seperti waduk, embung, kolam retensi, dan peningkatan kapasitas sungai.
Baca Juga: Gemas! Kucing Kokom Diangkat Jadi 'Pegawai' Kementerian PUPR, Netizen Kepo Tugasnya Apa?
Contoh nyata dari upaya ini adalah normalisasi sungai Ciliwung, kolam retensi di Cilincing Jakarta Utara, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pantai oleh Kementerian PUPR di seluruh Indonesia.
Meskipun Indonesia menempati peringkat kedua dalam World Risk Report 2023 sebagai negara paling rentan terhadap bencana, upaya mitigasi telah menunjukkan hasil. Data BNPB menunjukkan penurunan jumlah kejadian banjir sejak 2022, yang menandakan keberhasilan strategi mitigasi bencana.
Harapannya, World Water Forum ke-10 dapat menjadi wadah untuk pertukaran pengalaman terbaik dalam pengelolaan bencana, termasuk banjir, melalui pendekatan tematik, regional, dan politik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Press Release
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
