Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan pakaian bekas impor atau thrifting.
Menurut Adian, pemerintah tidak mempunyai cukup alasan untuk melarang thrifting. Pemerintah juga diminta menunjukan data apabila thrifting mengganggu usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM, maka ijin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu?” kata Adian kepada wartawan, Minggu (19/3/2023).
Baca Juga: Adian Napitupulu Keberatan Baju Thrifting Dilarang: Gue Dilantik Pakai Jas Bekas Gedebage
Sebab, kata Adian, merujuk data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor justru pakaian jadi dari China menguasai 80 persen pasar di Indonesia. Ia menyebut, jumlahnya sebanyak 64.660 ton pada 2019.
“Sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China,” ungkapnya.
Pada 2020, diungkapkan Adian, impor pakaian jadi dari China sebesar 51.790 ton. Sementara, pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen dari impor pakaian dari China.
Kemudian, pada 2021 impor pakaian jadi dari China 57.110 ton, sementara impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.
“Jika impor Pakaian Jadi dari Negara China mencapai 80 persen lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex, ribuan UMKM dan Pakaian Bekas Impor,” tutur Adian.
Adian mengungkapkan, dari 417 ton impor pakaian bekas tidak semuanya bisa di jual ke konsumen. Sebab, ada yang tidak layak jual. Ia menyebut, rata-rata yang bisa terjual hanya sekitar 25 persen hingga 30 persen atau dikisaran 100 ton saja.
Adian menambahkan, jika pakaian bekas impor tersebut tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan. Pasalnya, merujuk data BPS tentunya juga harus tercatat di Bea Cukai.
Baca Juga: 90 Ribu Honorer Satpol PP Minta Diangkat Jadi ASN, Adian Napitupulu: Mereka Ujung Tombak
“Dari seluruh angka diatas maka sesungguhnya UMKM kita dibunuh siapa? Mungkin urut urutannya seperti ini. UMKM 80 persen di bunuh pakaian jadi impor dari China, sementara pakaian jadi impor China saat ini tidak dibunuh, tapi sedang di gerogoti oleh pakaian bekas impor,” ujarnya.
Berdasarkan data-data tersebut, Adian lantas mempertanyakan siapa sesungguhnya yang dibela oleh Kemendag dan Kemenkop UMKM.
“Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama sama jujur,” tandasnya.
Adian pun turut mempertanyakan sikap menteri-mengeri yang berlomba-lomba mengejar, membakar dan menuduh pakaian bekas menjadi tersangka tunggal pelaku pembunuhan UMKM.
Seharusnya, kata Adian, para menteri melakukan evaluasi kepada jajarannya agar memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, pemasaran bahkan membantu para UMKM untuk menerobos pasar luar negeri.
“Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri,” kata Adian.
Lebih lanjut Anggota Komisi VII DPR mengaku tidak menemukan argumentasi rasional soal upaya pemerintah memburu pelaku thrifting. Ia menduga sambil berkelakar, bahwa perintah bumi hangus pakaian bekas merupakan permintaan istri pejabat yang tidak rela masyarakat menggunakan barang mewah.
“Jangan- jangan perintah bumi hangus pakaian bekas ini permintaan istri pejabat yang tidak rela ada tukang ojek online yang pakai sepatu merk Bally dan mbak pedagang sayur yang pakai jaket Balenciaga atau mungkin anak para pejabat penggemar Rubicon protes keras ketika montir bengkel tempat Rubicon ganti oli ternyata pakai kaos Branded,” tutur Adian.
“Semoga nanti tidak ada kasus orang miskin dipukuli karena pakai baju branded yang dia beli di Gede Bage atau Pasar Senen yang kebetulan sama warna, merek dan motif dengan baju branded anak pejabat pemilik Rubicon itu. Konon anak pejabat kaya sering tersinggung berat kalo dapat saingan,” imbuhnya.
Adian berharap, para menteri tidak memberikan data yang tidak benar kepada Presiden Joko Widodo terkait dampak pakaian bekas impor terhadap UMKM.
“Semoga para menteri tidak memberi data dan cerita yang tidak benar pada Presiden, terkait dampak pakaian bekas impor terhadap UMKM dan dampak Pakaian Baru Impor dari Negara China,” pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: