Blueprint Ideologi Kesehatan: Tekankan Aspek Keadilan dan Partisipasi

Ilustrasi seseorang sedang melakukan pemeriksaan jantung. (Freepik)

INDOZONE.ID - Sebuah langkah inisiatif penting dalam arah pembangunan Kesehatan Nasional tercipta pada, Rabu (20/8/2025). Ya, Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”. 

Ini merupakan sebuah gagasan strategis yang ingin membangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta partisipasi publik.

Bertempat di Hotel Luwansa, Jakarta, kajian Ideologi Kesehatan ini diluncurkan langsung oleh Prof. Nila F. Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan RI 2014-2019 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, media, organisasi profesi kesehatan, hingga komunitas masyarakat.

Baca juga: Kisah Pilu Raya, Balita di Sukabumi yang Meninggal Dunia dengan Tubuh Penuh Cacing

“Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistema kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mmewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof. Nila dalam sambutan dan penjelasan kontekstual tentang IHDC ini. 

Menurut Prof. Nila Moeloek, kajian ini berangkat dari keinginan turut berkontribusi akan kondisi kesehatan Indonesia yang kian banyak tantangan dan permasalahan.

Sebuah langkah inisiatif penting dalam arah pembangunan Kesehatan Nasional tercipta pada, Rabu (20/8/2025). (Dok. Istimewa)

Dalam laporan publik ini, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK memaparkan bahwa kajian mendalam dan panjang dari tim IHDC dengan keterlibatan berbagai pakar di bidangnya telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, hasil sintesis dari brainstorming pakar, studi literatur, dan diskusi lintas sektor:

1. Kedaulatan: Mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
2. Komunitas dan Solidaritas: Memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas.
3. Kesetaraan: Menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan: Memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan: Membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas.
6. Tata Kelola: Mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.

Baca juga: 17 Caption Singkat tentang Pengorbanan Anak Pertama Dalam Bahasa Inggris

Sementara menurut penuturan Dr. Ray Wagiu Basrowi, dalam presentasi blueprint IHDC model, setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur.

“Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” ujar Dr. Ray Wagiu Basrowi.

Hal yang menarik, seluruh dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. IHDC menyebut partisipasi bukan sekadar pelibatan formal dalam musrenbang, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.

“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila Moeloek yang juga pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).

Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Itu sebabnya, empat pakar kunci yang mewakili puluhan kontributor ahli dalam kajian Ideologi Kesehatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.