Menkes Minta Daerah Bereskan Permainan Pengadaan Obat RSUD di Bengkulu

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA/Andi Firdaus)

INDOZONE.ID - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah di Bengkulu, membereskan praktik permainan dalam pengadaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) jika ingin keuangan rumah sakit menjadi sehat.

“Saya cerita (permasalahan yang pernah dihadapi) rumah sakit Kemenkes. Bagaimana bisa RSCM, Hasan Sadikin, dan Sardjito beli parasetamol harganya bisa dua kali lipat, albumin banyak itu harganya dua kali lipat,” kata Budi di Bengkulu, Rabu (17/12/2025).

Menurut Budi, pembelian obat dan farmasi dengan harga jauh di atas harga wajar menjadi beban besar yang menggerus pendapatan rumah sakit. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap belanja rumah sakit.

“Kalau mau 10 rumah sakit Bapak sehat, awasi. Nanti BPKP bantuin awasi. Belanja obat yang sama dari vendor yang sama bisa dua kali lipat harganya, tergantung berapa besar kickback yang mereka berikan, itu dibereskan dulu,” ujarnya.

Baca juga: Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik! Menkes Imbau Warga Jangan Sering-sering Keluar Rumah

Ia juga menyoroti pengadaan alat kesehatan yang harganya bisa berbeda signifikan. Budi mencontohkan pembelian alat cath lab yang awalnya dibeli Rp18 miliar, sementara di sektor swasta harganya sekitar Rp12 miliar, bahkan bisa ditekan menjadi Rp8 miliar dengan garansi 10 tahun.

“Rp8 miliar dari 18 miliar, harga di e-katalog itu harga paling koruptif, paling tinggi di mana-mana. Jadi jangan percaya beli sesuai harga e-katalog,” kata Budi.

Selain pengadaan, Budi mengingatkan RSUD untuk memperbaiki tata kelola, memetakan unit pelayanan, serta memastikan produktivitas berjalan optimal agar pelayanan kesehatan dan pendapatan rumah sakit sama-sama meningkat.

Baca juga: Menkes: Anak 5 Kali Lebih Rentan Alami Gangguan Kecemasan dan Depresi

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak mengambil dana rumah sakit untuk kepentingan di luar kebutuhan RS, karena akan membebani pelayanan.

“Uangnya jangan diambil, biar dipakai buat di dalamnya, bikin untung rumah sakit,” katanya.

Menurut Budi, keuntungan rumah sakit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk memberikan subsidi bagi pasien BPJS yang membutuhkan.

“Kalau untung misalnya Rp17 miliar, Rp5 miliarnya pakai buat subsidi pasien-pasien BPJS yang tidak mampu,” ujarnya.