INDOZONE.ID - Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam upaya pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pengasuhan keluarga, kesehatan, gizi, pendidikan dasar, hingga perlindungan khusus.
Namun, di tengah grafik indikator nasional yang membaik tersebut, kamu masih dihadapkan pada kenyataan bahwa tantangan perlindungan anak di lapangan masih sangat besar dan membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data Profil Anak Indonesia terbaru, puluhan juta anak di tanah air tercatat masih mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran serta dibayangi oleh angka prevalensi stunting yang menyentuh belasan persen.
Kerentanan fisik dan psikologis anak-anak semakin diperparah oleh ribuan bencana alam yang melanda wilayah nusantara sepanjang tahun, yang secara drastis menaikkan tingkat risiko keselamatan mereka.
Baca juga: Akupunktur Telinga untuk Migrain, Seberapa Efektif? Begini Hasil Uji Klinisnya
Situasi darurat perlindungan anak semakin terlihat nyata ketika sistem pencatatan nasional mengungkapkan tingginya angka kasus kekerasan fisik serta kekerasan seksual yang menimpa generasi muda.
Mirisnya, lebih dari separuh total kasus kekerasan tersebut justru terjadi di lingkungan rumah tangga, yang secara logika seharusnya menjadi benteng perlindungan paling aman bagi anak.
Kenyataan pahit ini mengingatkan kamu bahwa ancaman terhadap ruang tumbuh kembang anak sering kali berada sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Merespons kondisi kritis tersebut, sebuah lembaga kemanusiaan lintas sektor telah mendedikasikan waktu selama lima dekade terakhir untuk fokus mendorong penguatan sistem perlindungan anak secara komprehensif.
Baca juga: 10 Kendala saat ke Psikiater Pakai BPJS dan Cara Atasinya
Lembaga ini secara konsisten mengupayakan perubahan paradigma masyarakat luas agar bergeser menuju pola pengasuhan anak yang berbasis kehangatan keluarga, didukung oleh regulasi nasional yang ketat.
Penguatan partisipasi anak juga terus digalakkan secara aktif melalui jaringan penasihat remaja guna menyuarakan keresahan mereka terkait dampak perubahan iklim hingga keamanan beraktivitas di ranah digital.
Kebijakan daerah diperkuat dengan mengubah status lembaga perlindungan anak terpadu menjadi bagian dari lembaga ketahanan desa agar perlindungan berjalan sistematis.
Keberhasilan advokasi kesehatan juga terbukti lewat kampanye masif yang berhasil mendorong pemerintah untuk memasukkan vaksinasi imunisasi dasar secara wajib demi menyelamatkan belasan ribu nyawa anak dari ancaman pneumonia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan