INDOZONE.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat menjadi motor perubahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Harapan ini disampaikan Mendagri dalam Kuliah Umum Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional bertema “Dukungan IPDN dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Program Strategis Pemerintah” pada Kamis (5/6/2025) di Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).
“Saya sangat besar harapan kepada IPDN ini, untuk bisa melahirkan ASN-ASN yang profesional, yang bisa menjadi motor penggerak, dan bisa mempengaruhi ASN-ASN lain,” katanya.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa IPDN memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan yang akan menjadi motor perubahan dalam birokrasi Indonesia. Apalagi, IPDN menyandang predikat sebagai lembaga pendidikan kedinasan terbesar di Indonesia yang mencetak aparatur pemerintahan berkompeten dan profesional di bidang ilmu pemerintahan.
Baca Juga: Mendagri Tegaskan Jatah 4 Hari WFA untuk ASN Bukan Libur Lebih Awal
“Yang perlu kita sadari bersama, IPDN adalah lembaga pendidikan kedinasan terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Berdasarkan data, alumni IPDN saat ini sudah lebih dari 34 ribu orang, tersebar di seluruh Indonesia dan telah menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), hingga anggota DPR. Karena itu, IPDN harus melahirkan ASN yang tidak hanya cakap dalam ilmu pemerintahan, tetapi juga memiliki karakter, fisik yang kuat, dan mental yang tangguh. Hal inilah yang menjadi keunggulan IPDN dibandingkan perguruan tinggi biasa.
“Tidak hanya sekadar pelajaran akademik yang dinilai, tapi juga mirip dengan sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol. Fisik juga dilatih agar sehat, dan kemudian mental, karakter, pendidikan karakter,” terangnya.
Ia juga mendorong para praja IPDN agar tidak ragu melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini mengingat semakin kompleksnya tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada 2045, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, perkembangan teknologi digital, dan dinamika geopolitik.
Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sosok pemimpin birokrasi yang tidak hanya andal dalam urusan teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki wawasan global, pola pikir terbuka, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan zaman.
“Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin kita menginginkan ada reformasi atau revolusi budaya. Revolusi kultur yang lebih baik. Seperti negara-negara maju. Kita adalah negara besar, 285 juta orang. Tidak mungkin akan instan bisa mengubah itu. Mengubah itu perlu langkah-langkah sistematis,” tambahnya.
Baca Juga: Strategi Digital Banyuwangi Jadi Inspirasi Nasional, Disertasi Doktor IPDN Ungkap Kunci Sukses SPBE
Mendagri juga mengapresiasi rencana IPDN untuk meningkatkan kualitas akademik dan pembelajaran berbasis praktik. Kurikulum baru yang akan diberlakukan menitikberatkan pada pengetahuan terbaru serta mendorong peningkatan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Puspen Kemendagri