Presiden Jokowi Tegaskan Permasalahan Kesehatan Harus Diatasi Bersama: Semua Harus Satu Garis Lurus!

Presiden Jokowi saat membuka Rakernas 2024

INDOZONE.ID - Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Pasalnya, di tahun 2030-an, Indonesia akan memperoleh bonus demografi.

Guna mewujudkan hal itu kata Presiden Jokowi, sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting.

Hal itu diungkap saat Presiden Jokowi resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakernas) tahun 2024, yang digelar pada 24-25 April 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten.

"Kita bisa meraih peluang ini dan melesat menjadi negara maju, tapi kalau tidak (dimanfaatkan bonus demografi) Mohon maaf," ungkap Presiden Jokowi saat Rakernas, Rabu (24/4/2024).

Presiden mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Menkes ketika menyampaikan sambutan, kesehatan sangatlah penting, bahkan dibandingkan pendidikan untuk menjadi anak pintar.

Pasalnya menurut Presiden Jokowi, jika pintar tapi tidak sehat maka hal itu kurang memberikan manfaat.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berharap agar permasalahan kesehatan yang ada saat ini dapat diatasi bersama-sama dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.

Presiden menegaskan, diperlukan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah hingga rencana induk kesehatan yang sejalan baik di pusat sampai daerah.

"Semuanya harus in line, harus satu garis lurus. Oleh karena itu kita ingin mengkonsolidasikan hal itu dan mengintegrasikan agar kerja kita bersama-sama bisa menghasilkan sebuah hasil yang konkret dari persoalan-persoalan kesehatan yang kita miliki," pungkas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Cegah Stunting, Ini 4 Tips Makan Sehat dan Praktis demi Optimalkan Tumbuh Kembang Bayi dan Anak

Dia juga berharap agar rencana induk kesehatan dapat segera selesai sehingga bisa dijadikan pedoman pelaksanaan program kesehatan, baik di pusat, daerah dan juga sektor swasta.

"Saya yakin jika semuanya berjalan kompak akan signifikan kemajuan dibidang kesehatan di negara kita," tandasnya.

Presiden menambahkan, saat ini masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) di bidang kesehatan yang perlu bersama-sama diselesaikan.

Di antaranya masalah stunting, yang meski mengalami lonjakan lonjakan penurunan cukup signifikan yakni dari 37 persen kasus stunting di Indonesia 10 tahun lalu, menjadi 21,5 persen di Desember 2023 kemarin.

Presiden Jokowi saat membuka Rakernas 2024

Menurut Presiden Jokowi, mengatasi stunting bukanlah hal yang mudah dan perlu melibatkan berbagai sektor untuk mengatasinya.

"Stunting akhir tahun kemarin angkanya masih 21,5 persen sudah turun, tapi seharusnya Kita mencapai 14 persen. Tapi saya hitung ini tidak mudah, untuk mengatasinya program ini harus terintegrasi," sambungnya.

Selain stunting, permasalahan kesehatan yang juga jadi sorotan ialah tingginya angka kematian penyakit tidak menular (PTM).

Tiga penyakit PTM yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia kata Presiden Jokowi yakni stroke sebanyak 330 ribuan kasus, penyakit jantung sekitar 300 ribu kematian dan kanker mencapai 300 ribu kasus kematian.

Baca Juga: Mengenal Wasting pada Anak: Lebih Dari Sekadar Stunting, Kenali Gejala dan Cara Mencegahnya

Sementara itu kata Presiden Jokowi, terkait alat kesehatan saat ini hampir selruh Puskesmas sudah mendapatkan alat penunjang pemeriksaan kesehatan seperti USG dan EKG.

Begitu juga degan rumah sakit di daerah sudah mendapat tambahan alat kesehatan yang diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan pelayanan ehatan kepada masyarakat.

"Beberapa daerah telah menerima seperti alat CT scan, cath lab, namun ruanganya belum mendukung. Pak Menteri beri contoh ruangan yang benar seperti apa, biar Direktur rumah sakit bisa melihat," tuturnya.

Presiden dalam kesempatan itu juga membahas persoalan lain di bidang kesehatan, yakni ketersedian tenaga kesehatan.

Saat ini jumlah dokter dan dokter Spesialis di Indonesia masih kurang, di mana rasionya hanya 0,47 dan menempati urutan 147 di dunia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti masih tingginya masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri.

Menurutnya, hampir satu juta warga negara Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri, dibanding di dalam negeri yang secara hitungan ekonomi negara kehilangan sekitar Rp180 triliun setiap tahunnya.

Ketersediaan bahan baku obat juga menjadi catatan di dunia kesehatan, di mana 90 persennya masih impor. Sementara untuk alat-alat kesehatan 52 persen masih didatangkan dari luar negeri.

"Untuk alat kesehatan itu tidak apa, tapi jangan sampai jarum, selang dan alat infus kita masih impor juga, jangan, kita harus produksi sendiri," bebernya.