Presiden Jokowi Ungkap Angka Stunting di Indonesia Turun 21,6 Persen

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR

INDOZONE.ID - Presiden Jokowi menyebut jika Indonesia sudah berhasil menurunkan angka kasus stunting atau kekurangan gizi kronis, menjadi 21,6 persen. Selain itu, pemerintah juga berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada 2022.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta hari ini, Rabu (16/8/2023).

Menurut Presiden Jokowi, pencapaian itu adalah hasil dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga: Ini Cara Sukses Ganjar Pranowo Turunkan Angka Stunting hingga Pelosok Jateng

Dalam anggaran perlindungan sosial pada tahun 2015—202,3 ungkap Presiden Jokowi, ada sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia.

Di anggaran itu, pemerintah juga menerapkan upaya kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta pelatihan dan penaikan kemampuan atau re-skilling dan up-skilling tenaga kerja, melalui balai latihan kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Lebih lanjut, ungkap Presiden Jokowi, pemerintah mempersiapkan SDM Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja, sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional.

Baca Juga: Komit Atasi Stunting, Mbak Ita Integrasikan Rumah Pelita dengan Rumah Sigap

SDM Indonesia, kata Jokowi, juga dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memberikan banyak lapangan kerja dan nilai tambah sebesar-besarnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, penyiapan SDM yang unggul juga ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust).

"Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang (international trust) tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya," katanya.