BPJS Kesehatan Catat 23 Juta Peserta Menunggak, Nilainya Lebih dari Rp10 Triliun

BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

INDOZONE.ID - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 23 juta peserta yang masih menunggak iuran, dengan total nilai tunggakan kini mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Dalam keterangannya di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10/2025), Ali Ghufron menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan iuran agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa beban utang lama.

“Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen,” ujar Ali.

Peserta Tak Mampu Tak Bisa Lunasi Tunggakan

Menurut Ghufron, mayoritas peserta yang menunggak berasal dari kelompok masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi, sehingga penagihan berdasarkan regulasi yang ada saat ini tidak akan efektif.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Penyesuaian Tarif BPJS Kesehatan untuk Jaga Keberlanjutan Program

“Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang enggak akan keluar, memang enggak mampu, uangnya enggak ada,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan pemutihan tunggakan merupakan langkah realistis dan berkeadilan, memberikan kesempatan kepada peserta kurang mampu untuk kembali aktif tanpa dibebani utang lama.

“Lebih baik ‘fresh’ ya, diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah dia punya utang-utang, itu dibebaskan,” kata dia.

Ghufron menambahkan, keputusan akhir mengenai kebijakan pemutihan ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) setelah pembahasan di tingkat pemerintah rampung.

“Kalau enggak Presiden, ya Pak Menko PM, tetapi intinya saya kira itu bagus,” ucap Ali Ghufron.

Pemerintah Lakukan Verifikasi Sebelum Pemutihan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan penghitungan dan verifikasi data peserta, terkait rencana kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Warga Miskin Jadi Korban, Anggaran BPJS Kesehatan di Banten Terpangkas Rp19 Miliar

“Sedang kita hitung semua ya, baik kriteria, kemudian jumlah, karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi, karena ternyata perubahan dari kelas tertentu ke kelas tertentu tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan tahun ini, setelah seluruh proses administrasi, penghitungan, dan validasi data selesai dilakukan.