10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Membangun Kekuatan Kesehatan Nasional di Tengah Berbagai Tantangan
INDOZONE.ID - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, mereka telah melewati berbagai tantangan dan mencapai sejumlah prestasi yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Salah satu fokus utama dari pemerintahan ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang proaktif.
Dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah membawa kemajuan yang nyata, terutama dalam bidang kesehatan. Berbagai inisiatif di sektor kesehatan telah diluncurkan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Program-program tersebut berupaya mengatasi masalah kesehatan yang ada dan meningkatkan kualitas layanan medis di seluruh Indonesia, menciptakan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Meskipun pemerintah menghadapi guncangan akibat pandemi COVID-19, Presiden Jokowi mampu menjaga agar negara ini tidak terperosok terlalu dalam. Melalui langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, pemerintah berhasil merespons krisis kesehatan ini dengan cepat dan efektif. Hasilnya, Indonesia dapat bangkit dan memulai proses pemulihan, menunjukkan ketahanan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat di tengah tantangan global.
Penanganan Pandemi COVID-19
Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 seluruh negara di dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Namun demikian, masa sulit ini tidak menyurutkan pemerintah untuk terus berupaya keras mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju 2020-2024.
Presiden Jokowi dalam pidatonya, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 dengan cepat dan baik.
"Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik," terang Presiden Jokowi di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta (16/8/2024).
Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pandemi COVID-19. Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat. Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat COVID-19 dengan cepat.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan Siapkan Transisi Cabut Status Pandemi Covid-19 di Indonesia
Berikut salah satu program yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi COVID-19:
1. Kebijakan PPKM Tekan Laju Penularan COVID-19
Sekitar empat tahun lalu, kasus COVID-19 pertama kalinya ditemukan di Indonesia. Sejak itu, telah lebih dari 6,7 juta kasus terjadi di Indonesia, dengan jumlah kematian mencapai 160 ribu orang.
Hingga pada akhirnya, menutup tahun 2022, pemerintah memutuskan menghentikan kebijakan PPKM. Penghentian ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, serta kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik.
Menengok ke beberapa waktu ke belakang, sebelum Indonesia ada di situasi baik ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menangani pandemi, salah satunya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Saat ini, pemulihan ekonomi pun berjalan cepat. Indonesia bahkan menjadi salah satu ekonomi dengan kinerja terbaik di seluruh dunia pasca pandemi.
"Relaksasi dan pencabutan PPKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat," tutur Menko Luhut.
"Kita telah membuktikan ketika kita bersatu, kerja terintegrasi, kerja berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, masalah paling kompleks sekalipun kita bisa taklukkan," tegas Menko Luhut.
Tidak hanya berhenti di kebijakan PPKM, penanganan pandemi juga dibarengi dengan kebijakan testing dan tracing ke berbagai rumah, untuk kemudian masyarakat yang terpapar dibawa ke isolasi terpusat. Ditambah lagi dengan vaksinasi, yang hingga pertengahan Maret telah disuntikkan sebanyak 450 juta dosis dari Sabang sampai Merauke. Dampaknya, Indonesia masuk sebagai peringkat lima besar dunia dengan vaksinasi terbanyak.
"Khusus di Jawa–Bali sebagai episentrum COVID-19, capaian vaksinasi dosis kedua juga telah mencapai 79 persen dari sasaran atau hampir 108 juta dosis sampai dengan pertengahan Maret 2023. Selanjutnya, vaksin booster ketiga masih perlu untuk diakselerasi dengan capaian 33,7 persen dari sasaran," pungkas Menko Luhut.
Meskipun telah berakhir, di masa mendatang, masih akan terus dilakukan pemantauan terhadap kasus pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia, serta mengakselerasi vaksinasi booster. Pemerintah juga terus memberikan obat-obatan dan vitamin di berbagai fasilitas kesehatan selama masa transisi dan pemberian bantuan sosial, untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan cepat.
2. Gas-Rem dan Resiliensi: Kombinasi Selamatkan Indonesia
Presiden Jokowi menerapkan pendekatan 'Gas-Rem' untuk membajak krisis. Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat.
Ada tiga roda penting dalam mengoperasikan 'Gas-Rem':
- Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan.
- Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan.
- Ketiga, penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban.
Berdasarkan riset yang dirilis oleh WHO pada 2024, menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi minim tingkat kematian dan resesi yang rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat itu sendiri. Resiliensi masyarakat dan tenaga kesehatan yang kuat, serta budaya gotong-royong, memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi yang tidak bisa diprediksi.
Transformasi Sistem Kesehatan yang Tangguh
Bukan hanya dalam penanganan pandemi COVID-19, tetapi juga muncul kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem kesehatan di Tanah Air. Pandemi tersebut telah mengungkap berbagai kelemahan dalam infrastruktur kesehatan yang ada, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan adanya pembenahan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi kebingungan dalam menghadapi gempuran pandemi di masa depan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ada enam transformasi kesehatan yang ditetapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Transformasi ini mencakup penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengembangan SDM kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, penguatan sistem pembiayaan kesehatan, serta peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Setiap aspek ini dirancang untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan yang ada.
Melalui transformasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, harapannya adalah terciptanya ketahanan kesehatan yang lebih baik, yang tidak hanya dapat mengatasi pandemi, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan sistem kesehatan di Tanah Air lebih siap menghadapi berbagai ancaman kesehatan di masa mendatang.
1. Transformasi Layanan Primer: Pembangunan 165 Puskesmas sesuai standar, penggalangan komitmen Pemda untuk mengisi formasi ASN bidang kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas, program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat Puskesmas sampai Posyandu.
2. Transformasi Layanan Rujukan: Pengampuan jejaring pelayanan KJSU, proctorship, pemberian bantuan alat kesehatan ke RS, kerjasama internasional dalam pembangunan RS.
3. Transformasi Sistem Kesehatan: Kemandirian dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, investasi peningkatan industri, kerja sama, dan dukungan regulasi di bidang inovasi teknologi kesehatan.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan: Pengendalian inflasi di sektor kesehatan dan memastikan akses layanan kesehatan berkualitas, kebijakan RIBK guna memastikan momentum dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2029-2045.
5. Transformasi SDM Kesehatan: Program pemerataan SDM kesehatan, program produksi SDM kesehatan, program kemudahan layanan, program peningkatan mutu tenaga kerja.
6. Transformasi Teknologi Kesehatan: Integrasi sistem data kesehatan berbasis individu, pengembalian teknologi bidang kesehatan melalui Biomedical Genome Based Science Initiative.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Permasalahan Kesehatan Harus Diatasi Bersama: Semua Harus Satu Garis Lurus!
KIS: Pilar Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan berupaya memberikan perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam upayanya tersebut, program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi kunci untuk membuka akses bagi masyarakat miskin guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan lebih dari 267 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, negara menjamin perawatan kesehatan hingga sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.
Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memberikan dampak positif yang luas di masyarakat. Melalui KIS, warga dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga keluarga dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Salah satu contoh nyata dari manfaat KIS dapat dilihat dari pengalaman Rina Ery Maryanti, seorang warga asal Kecamatan Wonosari. Rina mengungkapkan bahwa keberadaan KIS sangat membantunya dan keluarganya dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Berkat program ini, mereka merasa lebih terlayani dan tidak lagi khawatir tentang biaya pengobatan yang dapat membebani keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya dan keluarga terbantu sekali. Pengobatan mulai dari kakek saya waktu itu di rumah sakit juga sudah menggunakan BPJS. Ibu saya juga. Terus waktu saya hamil sampai melahirkan juga di rumah sakit menggunakan BPJS. Imunisasi lengkap untuk anak balita saya yang sekarang juga sudah menggunakan BPJS," ungkap Rina Ery Maryanti.
Warga merasa, pelayanan dari BPJS Kesehatan yang diterima sangat memuaskan. Mereka berharap agar program jaminan sosial kesehatan bisa terus dilanjutkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.
Dengan berbagai program kesehatan yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, membuktikan bahwa Presiden Jokowi beserta para kabinet yang turut membantu, berhasil menangani masalah kesehatan di Indonesia, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah juga terus berupaya dalam memperbaiki kualitas baik itu dari peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, terutama di daerah-daerah tertinggal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Sekretariat Negara, Analisis Redaksi