Suara Perempuan dan Kelompok Marginal Terabaikan, IHDC Desak Reformasi Sistem Kesehatan di Indonesia

Prof Nila F Moeloek dan Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH menyampaikan hasil kajian IHDC (Press release)

INDOZONE.ID - Memasuki tahun 2026, lembaga pemikir Indonesia Health Development Center (IHDC) mengeluarkan seruan penting mengenai masa depan kesehatan di Indonesia.

Melalui hasil kajian ilmiah terbarunya, IHDC mengungkapkan bahwa tantangan kesehatan kini bukan sekadar urusan anggaran atau pembangunan gedung rumah sakit, melainkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan hingga mengevaluasi sistem kesehatan. 

Baca juga: Mengenal Oat Milk dan Manfaatnya Bagi Kesehatan

Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Nila F. Moeloek, bersama Direktur Eksekutif IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, mengungkapkan sebuah fakta kontradiktif.

Meski cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau lebih dari 95% penduduk, hal tersebut ternyata belum menjamin keadilan akses bagi semua orang.

Hingga kini, masih terdapat kesenjangan layanan yang mencolok berdasarkan wilayah geografis, jenis kelamin, tingkat ekonomi, hingga jenis penyakit yang diderita.

Nila menyampaikan kajian IHDC yang didapatkan kesimpulan bahwa partisipasi kesehatan di Indonesia masih belum inklusif.

Baca juga: Daripada Dibakar dan Picu Penyakit, Sampah Plastik Sebaiknya Diapakan?

“Hasil kajian IHDC menunjukkan bahwa kelompok perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pasien penyakit kronis dan menular, serta masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi hambatan struktural untuk terlibat secara bermakna dalam sistem kesehatan,” paparnya.  

Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan IHDC, kelompok perempuan memegang peranan vital karena mengambil 70% keputusan kesehatan dalam keluarga.

Namun, sayangnya keterlibatan mereka dalam perencanaan strategis seperti Musrenbang masih sangat minim.

“Kelompok miskin dan marjinal, dengan tingkat keterlibatan forum kesehatan kurang dari 40%, dan hanya sekitar 25% usulan yang terakomodasi,” ungkap Ray. 

Baca juga: Inggris dan Indonesia Menuju Kemitraan Strategis Melalui Forum Kesehatan Genomik 2025

Kondisi serupa juga dialami kelompok masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, di mana tingkat partisipasi mereka dalam forum publik bahkan di bawah 20%.

Dampak dari lemahnya keterlibatan ini sangat nyata, mulai dari masyarakat yang menunda pengobatan, rendahnya kesadaran akan pencegahan penyakit, hingga menurunnya kepercayaan publik yang memicu tren berobat ke luar negeri.

Berangkat dari permasalahan tersebut, IHDC mengusulkan strategi 9 Pilar Solusi sebagai kerangka kerja nasional.

Pilar utama tersebut meliputi pendekatan gotong royong yang terstruktur, pemantauan kesehatan oleh komunitas (Community-Led Monitoring), penggunaan media sosial dan digitalisasi, serta penguatan peran keluarga dan desa sebagai pusat partisipasi.

Baca juga: Kenali 5 Penyebab Rambut Lepek dan Solusi Perawatannya

Untuk mendukung pilar-pilar tersebut, IHDC juga memperkenalkan 5 Instrumen Penguatan.

Instrumen ini mencakup pemberdayaan agen komunitas di Posyandu dan Puskesmas, pengembangan Indeks Partisipasi Kesehatan untuk mengukur kepuasan warga, penyediaan dana komunitas yang berkelanjutan, pembuatan prosedur kerja yang sederhana, serta perlindungan sistemik agar pasien terhindar dari stigma dan diskriminasi.

IHDC, yang didirikan sejak 2024, berkomitmen untuk terus mengadvokasi sistem kesehatan yang lebih inklusif.

Mereka percaya bahwa dengan menjadikan partisipasi sebagai "ideologi" kesehatan bangsa, Indonesia bisa membangun sistem yang tidak hanya kuat secara administrasi, tetapi juga tangguh secara sosial dan dipercaya masyarakat. 

Baca juga: Fenomena Fan Culture: Ketemu Komunitas Baru yang Seru Tapi Dramanya Bikin Overwhelming

Sebagai penutup, IHDC menekankan bahwa sistem kesehatan yang adil hanya bisa terwujud jika pemerintah berani mendengar dan menindaklanjuti suara warga, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan.