Waspada Musim Hujan 2025–2026, Risiko Penyebaran Dengue Diprediksi Tambah Meningkat

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (INDOZONE/Nadya Mayangsari)

INDOZONE.ID - Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peningkatan kasus dengue di musim hujan, pemerintah dan pihak-pihak terkait di bidang kesehatan, termasuk Takeda, mengadakan acara media briefing dengan tema “Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue”.

Acara ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor yang bekelanjutan sebagai landasan tatalaksana dengue. Komitmen ini kembali menjadi sorotan saat Indonesia dibayangi risiko peningkatan kasus dengue, salah satunya karena perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. 

BMKG memprediksi bahwa musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan dimulai lebih awal pada bulan Agustus di beberapa wilayah, dengan puncaknya diperkirakan antara November dan Desember 2025, serta Januari hingga Februari 2026 di Kalimantan bagian timur. 

Baca juga: 7 Makanan Penambah Trombosit Paling Ampuh: Bantu Pemulihan Cepat dari DBD

Perubahan ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, yang dapat mempercepat penyebaran nyamuk dan meningkatkan penularan penyakit seperti dengue.

Menanggapi situasi tersebut, Derek Wallace, President, Global Vaccine Business Unit, Takeda Pharmaceuticals, menyatakan, "Dalam lima tahun terakhir, dunia mengalami peningkatan signifikan kasus dengue, terutama di kawasan Amerika. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), termasuk lebih dari 16.000 kasus berat dan lebih dari 3.000 kematian."

Kasus Dengue di 2024

Data dari Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa Indonesia masih menyumbang sekitar 66 persen kematian akibat dengue di Asia tahun lalu, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. 

Namun di tengah tren peningkatan global tersebut, Indonesia justru berhasil menekan laju kasus dengue secara signifikan pada tahun 2025, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian dengue. 

Untuk menjaga momentum ini, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan pencegahan, memperluas edukasi masyarakat, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus di masa depan.

Selain itu, dr. Prima Yosephine, MKM, Pelaksana Harian Direktur Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan, "Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengintensifkan upaya penanggulangan Dengue melalui pendekatan komprehensif multi-sektoral. Sesuai dengan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue 2021–2025, Kementerian Kesehatan, bersama dengan pemerintah daerah, WHO, perhimpunan medis, akademisi, dan mitra sektor swasta, telah memperkuat surveilans, pengendalian vektor, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perluasan akses terhadap langkah-langkah pencegahan dan perlindungan."

Dokter Prima melaporkan peningkatan kasus Dengue di Indonesia dalam dua dekade terakhir, dengan 131.393 kasus dan 544 kematian hingga Oktober 2025. Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam memerangi Dengue, namun masih dibutuhkan kewaspadaan dan kolaborasi berkelanjutan untuk mencapai target Nol Kematian Akibat Dengue pada 2030.

Tidak hanya mengancam jiwa, dengue juga menimbulkan beban signifikan bagi keluarga dan sistem kesehatan nasional yang membiayai pengobatan. 

Masyarakat yang Mengalami DBD Dijamin Penuh oleh Program JKN

Ilustrasi nyamuk penyebab dengue. (Antara/Pixabay)

Kemudian, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjelaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami gejala DBD dijamin oleh Program JKN dan dapat langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar untuk pemeriksaan, pengobatan, dan layanan penunjang.