Indonesia Hadapi Krisis Ganda: DBD dan Kekerasan Perempuan yang Harus Dicegah

Ilustrasi gigitan nyamuk DBD (Freepik/plotphoto)

INDOZONE.ID – Kampanye digital untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial di Indonesia semakin efektif dilakukan. Dua krisis yang sering disorot adalah pencegahan kasus DBD dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD) terus digencarkan di Indonesia untuk menekan penyebaran penyakit menular berbasis vektor ini.

Pendekatan komunikasi yang masif dan mudah dipahami menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan DBD.

Di Indonesia, kasus DBD masih menjadi perhatian serius setiap tahunnya. Oleh karena itu, berbagai inisiatif kampanye edukatif terus dilakukan untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam melakukan langkah pencegahan sejak dini seperti yang diinisiasi oleh Takeda. 

Baca juga: DBD Masih Mengintai Sepanjang Tahun, Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat

Atas upaya tersebut, PR Indonesia Awards 2026 memberikan dua penghargaan Silver pada kategori Public Affairs: Stakeholder Management dan Public Relations: Community-Based Development.

Head of Public Affairs and Communications PT Takeda Innovative Medicines Revi Renita, menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.

“Pengakuan ini menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung prioritas kesehatan di Indonesia. Termasuk dengan pemerintah, organisasi profesi, serta berbagai pihak dalam menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta.

Penyintasan Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Aturan Pasien DBD Pulang Setelah 3 Hari: Laporkan!

Tak hanya fokus pada isu DBD, pengakuan baik di kategori Public Relations: Community-Based Development melalui Women at the Center (WAC) atau Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) pun jadi perhatian. Program ini dijalankan bersama United Nations Population Fund.

PIHAK/WAC menyoroti pentingnya akses layanan manajemen kasus bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan kapasitas penyedia layanan serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, turut mengapresiasi penghargaan yang diterima Takeda. Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi elemen penting dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan.

“Kami menyambut baik pengakuan ini sebagai refleksi dari pentingnya kolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak perempuan. Karena cara ini memperkuat sistem perlindungan dan meningkatkan akses layanan bagi penyintas kekerasan,” ujarnya.