Mendagri: Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Perlu Jadi Perhatian Pemerintah Daerah

Mendagri Tito menegaskan pentingnya menjadikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai perhatian utama Pemda. (Dok. Istimewa)

INDOZONE.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya menjadikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai salah satu perhatian utama pemerintah daerah (Pemda). 

Ia menekankan kepala daerah perlu memberikan dukungan terhadap isu tersebut, termasuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja. 

Forum tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Baca juga: Biar Nggak Gampang Ambyar, Ini 9 Tips Jaga Kesehatan Jiwa yang Wajib Kamu Coba

“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Mendagri.

Ia menyadari bahwa kemampuan fiskal masing-masing daerah sangat beragam. Menurutnya, bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tersebut tetap dapat berjalan.

Mendagri: Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Perlu Jadi Perhatian Pemerintah Daerah (Dok. Press Release)

Selain itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait pentingnya isu tersebut sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal. Karena itu, ia mengusulkan perlunya pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas isu tersebut. 

“Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya.

Baca juga: Bukan Cuma Ibadah, Inilah Rahasia Manfaat Puasa Terhadap Kesehatan Fisik dan Jiwa

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu tersebut masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga bakal menerbitkan surat edaran terkait peran Pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Penjelasan mengenai peran tersebut akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait.

“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Menurutnya, langkah tersebut dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut.